Ketentuan BPR & POJK

KETENTUAN BPR & POJK

KELEMBAGAAN BPR
  1. Bank Perkreditan Rakyat
    • POJK no 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat [Referensi]
    • POJK no 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah [Referensi]
  2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR
    • POJK no 10/POJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [Referensi]
    • SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [Referensi]
  3. Penilaian Kembali Pihak Utama
    • POJK no 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [Referensi]
    • Penjelasan POJK no 27/POJK.03/2016 [Referensi]
    • SE no 39/SEOJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan [Referensi] [Lamp I]
    • POJK no 34/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [Referensi]
    • SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama Bank [Referensi]
    • POJK no 14/POJK.03/2021 Perubahan POJK no 34/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan [Referensi]
    • SEOJK no 32/SEOJK.03/2021 Perubahan SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama [Referensi]
  4. Izin Pedagang Valuta Asing
    • SE no 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [Referensi] [Lamp I]
  5. Pungutan oleh OJK
    • PP no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [Referensi]
  6. Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPRS
    • POJK nomor 21/POJK.03/2019 Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPS [Referensi]
    • POJK nomor 18/POJK.03/2020 Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank [Referensi]
  7. Konglomerasi Keuangan
    • POJK nomor 45/POJK.03/2020 Konglomerasi Keuangan
  8. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan
    • POJK no 28 tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS [Referensi]
  9. Perintah Tertulis
    • POJK no 18/POJK.03/2020 Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank [Referensi]
    • POJK no 18 tahun 2022 Perintah Tertulis [Referensi]
  10. BPR menjadi BPRS
    • SEOJK no 7/SEOJK.03/2023 Perubahan Kegiatan Usaha BPR Menjadi BPRS [Referensi]
KEGIATAN USAHA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN
  1. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan
    • POJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan [Referensi]
    • SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen [Referensi]
    • SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat [Referensi]
    • SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan [Referensi]
    • SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian Baku [Referensi]
    • POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan [Referensi] [Penjelasan I]
    • SEOJK no 30/SEOJK.07/2017 Literasi Keuangan [Referensi] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]
    • SEOJK no 31/SEOJK.07/2017 Inklusi Keuangan [Referensi] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III]
    • POJK no 18/POJK.07/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [Referensi]
    • SEOJK no 17/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [Referensi]
    • POJK no 6/POJK.07/2022 Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [Referensi]
    • POJK no 3/2023 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat [Referensi]
    • POJK no 22/2023 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan [Referensi]
    • SEOJK no 13/SEOJK.08/2024 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi asi Keuangan dan Inklusi Keuangan [Referensi]
    • SEOJK no 18/SEOJK.08/2024 Penilaian Sendiri Pemenuhan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat [Referensi]
  2. Tata Kelola BPR
    • POJK no 9 tahun 2024 Penerapan Tata Kelola BPR dan BPRS [Referensi]
    • SEOJK no 12/SEOJK.03/2024 Penerapan Tata Kelola BPR [Referensi]
    • SEOJK no 8/SEOJK.03/2025 Penerapan Fungsi Kepatuhan [Referensi]
    • SEOJK no 9/SEOJK.03/2025 Penerapan Fungsi Audit Intern [Referensi]
  3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
    • POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat [Referensi]
    • SEOJK no 2/SEOJK.03/2025 KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum [Referensi]
    • POJK no 26/POJK.03/2015 KPMM Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan [Referensi]
  4. Manajemen Risiko bagi BPR
    • POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [Referensi]
    • SEOJK no 1/SEOJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [Referensi]
  5. Batas Maksimum Pemberian Kredit
  6. Kualitas Aset
  7. Pedoman Kebijakan Perkreditan
    • SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [Referensi]
    • Lampiran SE no 14/26/DKBU [Referensi]
  8. Pedoman Akuntansi BPR
    • SE OJK no 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi BPR [Referensi]
  9. Sistem Pelaporan
  10. Transparansi Kondisi Keuangan
    • POJK no 48/POJK.03/2017 Transparansi Kondisi Keuangan BPR [Referensi]
    • SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [Referensi] [Lamp I]
    • SE OJK no 16/SEOJK.03/2019 Perubahan SE OJK no 39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [Referensi]
    • POJK no 23 tahun 2024 Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan [Referensi]
  11. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)
    • POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [Referensi]
    • Pedoman Penyusunan Data SLIK [Referensi]
    • Struktur Data SLIK [Referensi]
    • SEOJK no 50/SEOJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [Referensi] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]
    • POJK no 64/POJK.03/2020 Perubahan POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [Referensi]
    • SEOJK no 3/SEOJK.03/2021 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [Referensi]
    • POJK no 11 Tahun 2024 Perubahan ke-2 POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [Referensi]
  12. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
    • SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR [Referensi]
    • Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [Referensi]
    • POJK no 3/POJK.03/2022 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS [Referensi]
    • SEOJK no 11/SEOJK.03/2022 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS [Referensi]
  13. Pengembangan Sumber Daya Manusia
  14. Rencana Bisnis
  15. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
    • POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [Referensi]
    • SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [Referensi] [Lamp I] [Lamp II]
  16. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP
    • POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP [Referensi]
    • SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP [Referensi] [Lamp I]
    • POJK no 9 tahun 2023 Penggunaan Jasa AP dan KAP [Referensi]
    • SEOJK no 18/SEOJK.03/2023 Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan [Referensi]
  17. Pemeriksaan Bank
  18. Perlakuan Khusus
    • POJK no 45/POJK.03/2017 Perlakuan Khusus Kredit pada Daerah Bencana [Referensi]
  19. Keuangan Berkelanjutan
  20. Sistem Pelaporan Terintegrasi
    • POJK no 36/POJK.03/2019 Pelaporan Terintegrasi [Referensi]
    • POJK no 15 tahun 2024 Integritas Pelaporan Keuangan Bank [Referensi]
  21. Kegiatan Usaha dan Penyelenggaraan Produk
  22. Strageti Anti Fraud
    • POJK no 12 tahun 2024 Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan [Referensi]
  23. Rahasia Bank
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
  1. Undang-Undang
    • UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [Referensi]
    • UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [Referensi]
  2. Peraturan Pemerintah
    • PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor [Referensi]
    • PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [Referensi]
  3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
    • POJK no 22/POJK.01/2015 ttg Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan [Referensi]
    • POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [Referensi] [Penjelasan I]
    • SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan [Referensi] [Lamp I]
    • SE no 38/SEOJK.01/2017 ttg Pedoman Pemblokiran Serta Merta Nasabah DTTOT [Referensi] [Lamp I]
    • POJK no 23/POJK.01/2019 ttg Perubahan atas POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [Referensi]
    • SE no 31/SEOJK.01/2019 ttg Pemblokiran Serta Merta Rekening Nasabah Proliferasi [Referensi]
    • Surat OJK 18/MS.43/2020 ttg Implementasi SIGAP [Referensi]
    • POJK no 8 tahun 2023 ttg APU-PPT [Referensi]
  4. Peraturan PPATK
    • Perka PPATK no 13/2008 Identifikasi TKM Pendanaan Terorisme [Referensi]
    • Perka PPATK no 02/2012 Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Perbankan [Referensi]
    • Perka PPATK no 11/2013 Identifikasi TKM [Referensi]
    • Perka PPATK no 02/2014 SIPESAT [Referensi]
    • Perka PPATK no 04/2014 Identifikasi TKM
    • Perka PPATK no 02/2015 Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan TPPU [Referensi]
    • Peraturan PPATK no 01/2021 Tata Cara Pelaporan melalui GOAML [Referensi] [Lamp I]
    • Peraturan PPATK no 11/2021 Sistem Informasi Terduga Terorisme [Referensi]
    • Peraturan PPATK no 14/2021 Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML [Referensi]
    • SE PPATK no 02/2021 INDIKATOR TKM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN [Referensi]
STANDARISASI KOMPETENSI KERJA
  1. Standarisasi Kompetensi Kerja
    • SKKNI no 322 tahun 2016 bidang Bank Perkreditan Rakyat [Referensi]
    • KKNI no KEP-13/D.02/2020 bidang Bank Perkreditan Rakyat [Referensi]
    • SKKNI no 143 tahun 2022 bidang Kepatuhan [Referensi]
    • SKKNI no 144 tahun 2022 bidang APU-PPT [Referensi]
    • KKNI no KEP-3/D.01/2023 bidang APU-PPT [Referensi]
    • PBI no 05 tahun 2024 Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran [Referensi]
KETENTUAN LAINNYA
  1. Pajak Bunga Simpanan
    • PP no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito [Referensi]
  2. Pengakuan Biaya
    • PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 ttg Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [Referensi]
    • PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [Referensi]
    • PMK no 02/PMK.03/2010 ttg Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [Referensi]
    • PMK no 105/PMK.03/2009 ttg Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [Referensi]
  3. Penjaminan Simpanan
    • PLPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program Penjaminan Simpanan [Referensi]
    • Panduan Tatacara Perhitungan Premi [Referensi]
    • PLPS no 1-2018 Laporan BPR [Referensi]
    • PLPS no 2-2018 Laporan BPR/BPRS [Referensi]
  4. Pajak Penghasilan
    • PMK no 101/PMK.010/2016 ttg Penyesuaian PTKP [Referensi]
    • PMK no 102/PMK.010/2016 ttg Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaanDari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap Lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan [Referensi]
    • Peraturan Dirjen Pajak no PER-16/PJ/2016 ttg Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh ps 21 [Referensi]
  5. Pelaporan EOI – DJP
    • UU RI no 9 tahun 2017 ttg Penetapan-Peraturan-Pemerintah-Pengganti-UU-No.-1-Tahun-2017-tentang-Akses-Informasi-Keuangan-Untuk-Kepentingan-Perpajakan-Menjadi-Undang-Undang [Referensi]
    • PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [Referensi]
    • PMK no 19/PMK.03/2018 ttg Perubahan PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [Referensi]
    • POJK no 25/POJK.03/2015 Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan [Referensi]
  6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
    • Peraturan Menteri Agraria no 22 tahun 2017 ttg Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [Referensi]
  7. Struktur dan Skala Upah
    • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 1 tahun 2017 ttg Struktur dan Skala Upah [Referensi]
  8. Hak Tanggungan
    • UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan [Referensi]
    • Permen no 22 tahun 2017 Penetapan Batas Waktu PenggunaanSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [Referensi]
  9. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
RELAKSASI:
  1. Kebijakan Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
    • POJK no 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19 [Referensi]
    • FAQ - POJK+11-POJK.03-2020+Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 [Referensi]
    • POJK no 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan BPR-BPRS Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 [Penjelasan I]
    • POJK no 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK no POJK no 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19 [Referensi]
    • POJK no 2/POJK.03/2021 Perubahan atas POJK no 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan BPR-BPRS Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 [Referensi]
    • POJK no 17/POJK.03/2021 Perubahan ke-2 POJK no 11/POJK.03/2020 Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19 [Referensi]
    • POJK no 18/POJK.03/2021 Perubahan ke-2 POJK no 34/POJK.03/2020 Kebijakan BPR-BPRS Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 [Referensi]
    • POJK no 19/2022 Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu Yang Terkena Dampak Bencana [Referensi]
PT BPR Hayura Artalola. Designed and Developed by IT Support.